Berikut soal-soal pajak yang dapat dijadikan bahan belajar dan mengajar untuk teman-teman yang menyukai topik perpajakan.
1. Dalam laporan keuangan entitas, bagaimana cara entitas menghitung nilai beban pajak perusahaan, utang PPh Badan, utang Pajak withholding dan aset/liabilitas pajak tangguhan. Bagaimana Anda mengaitkan informasi dalam SPT, rekonsiliasi fiskal, pelaporan pajak masa dalam laporan keuangan entitas?
2. Perpajakan membolehkan badan melakukan revaluasi. Jelaskan mekanisme umum rekonsiliasi dan perlakuan pajak atas keuntungan revaluasi!
PSAK 16 (Revisi 2011) mengatur kentuan revaluasi aset tetap, PSAK 13 (Properti Investasi) menjelaskan entitas dapat mengukur properti investasi dengan metode fair value. Jelaskan perbedaan konsep penilaian kembali aset tetap dalam kentuan pajak dan PSAK, dan bagaimana konsekuensi akuntansi jika perusahaan akan melakukan revaluasi menurut ketentuan pajak, berdasarkan PSAK yang baru tersebut? Bagaimana jika perusahaan melakukan revaluasi menurut akuntansi, bagaimana perlakuan pajaknya?
3. Faktur pajak merupakan dokumen penting dalam PPN. Jelaskan pengertian faktur pajak dan informasi pokok yang harus ada dalam faktur pajak? Apakah yang dimaksud dengan faktur pajak cacat ? Jelaskan potensi risiko yang dapat terjadi atas faktur pajak sehingga perusahaan harus menanggung tambahan biaya. Pengendalian internal apa yang harus diterapkan perusahaan terkait dengan faktur pajak sehingga administrasi pajak menjadi efisien dan efektif?
4. Apakah yang dimaksud dengan penyerahan BKP/JKP kepada pemungut dan bagaimana mekanisme PPNnya? Menurut Anda apakah secara akuntansi PPN kepada pemungut harus dicatat sebagai pajak keluaran, jelaskan beserta argument dan ilustrasinya?
5. Sebuah PKP memiliki kebijakan untuk melakukan pembayaran PPN pada saat penjualan tersebut dibayar oleh pelanggan. Saat ini penjualan perusahaan terbagi menjadi tiga kategori, penjualan tunai kepada pelanggan retail, penjualan kredit terbatas (jangka waktu maksimum satu bulan) kepada pelanggan baru dan penjualan kredit (jangka waktu tergantung negosiasi, rata-rata 2-3 bulan) kepada pelanggan utama. Untuk menghindari masalah, faktur pajak dibuat pada saat pembayaran (dibuat tanggal faktur pajak berbeda dengan tanggal penjualan). Perusahaan dapat efisien mengelola pembayaran PPN dengan sistem ini. Untuk piutang yang tidak tertagih karena pembayarannya belum dilakukan tidak dibuatkan faktur pajak. Pelanggan tidak merasa bermasalah dengan sistem yang diterapkan perusahaan. Jelaskan pendapat Anda terkait dengan praktik yang dilakukan PKP ini. Berikan saran atas kebijakan penjualan perusahaan.
SOAL PAJAK ETIKA
Intan salah seorang staf bagian akuntansi yang bertanggungjawab untuk melakukan pencatatan transaksi perpajakan. Pada akhir tahun, Intan menemukan ada beberapa biaya yang berpotensi untuk tidak dapat dikurangkan menurut pajak karena biaya tersebut tidak terkait dengan memperoleh, menagih dan memelihara penghasilan. Biaya tersebut digunakan untuk entertain pejabat dalam rangka marketing yang tidak ada daftar nominatif, gratifikasi yang diberikan kepada bagian pengadaan instansi/entitas lain, biaya perjalanan dinas keluarga direksi/komisaris, biaya lain-lain dengan jumlah sangat banyak, biaya kegiatan CSR perusahaan, biaya sumbangan kepada beberapa pihak.
Direksi perusahaan meminta kepada Intan untuk membuat dokumentasi yang lengkap agar semua biaya tersebut dapat dibebankan. Jika diperlukan entitas dapat membuat dokumen baru terkait dengan beberapa transaksi dan faktur pajaknya. Kegiatan untuk meminimalkan jumlah pajak yang disetor merupakan salah satu penilaian kinerja Intan, yang akan mempengaruhi kelangsungan karirnya di perusahaan. Perusahaan sampai saat ini tidak pernah diperiksa oleh aparat pajak dan tidak pernah ada SKP yang diterima perusahaan dalam 5 tahun terakhir, sehingga potensi untuk kemungkinan diketahui pihak pemeriksa akan sangat kecil.
Jika Anda sebagai Intan apakah yang harus Anda lakukan atas permintaan Direksi tersebut ? Apakah yang dapat Anda lakukan untuk melakukan perbaikan sistem akuntansi maupuan kebijakan pengeluaran perusahaan tersebut dalam rangka efisiensi pajak?