PSC ACCOUNTING
Production Sharing Contract (PSC) merupakan skema kerja sama pengelolaan kegiatan hulu minyak dan gas bumi antara pemerintah dan kontraktor atau Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Dalam skema ini, migas tetap menjadi milik negara sampai titik penyerahan, sedangkan kontraktor menyediakan kemampuan finansial, teknis, dan profesional serta menanggung risiko kegiatan operasi. Imbalan kontraktor diperoleh melalui bagian produksi sesuai ketentuan kontrak. SKK Migas menjalankan pengendalian dan persetujuan atas kegiatan operasi, termasuk Work Program and Budget (WP&B), Authorization for Expenditure (AFE), dan Plan of Development (POD).
1. Prinsip PSC dan Perbedaan Cost Recovery dengan Gross Split
Dalam PSC skema cost recovery, kontraktor terlebih dahulu membiayai kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Setelah wilayah kerja berproduksi komersial, biaya operasi yang memenuhi persyaratan kontrak dapat dikembalikan dari hasil lifting. Alur pembagian produksi dimulai dari gross lifting, kemudian memperhitungkan First Tranche Petroleum (FTP), investment credit apabila diatur dalam kontrak, dan cost recovery. Sisa produksi setelah pengurang tersebut disebut Equity to be Split (ETBS), yang dibagi antara pemerintah dan kontraktor berdasarkan persentase dalam KKS. Bagian kontraktor selanjutnya memperhitungkan kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) dan pajak.
Cost recovery mencakup biaya operasi nonkapital tahun berjalan, depresiasi atas investasi kapital yang telah placed into service (PIS), serta unrecovered cost dari periode sebelumnya yang belum tertutup lifting. Jika hasil produksi belum mencukupi, biaya yang belum kembali pada umumnya dibawa ke periode berikutnya sesuai ketentuan PSC dan ringfencing. Sebaliknya, pada gross split, pembagian dilakukan langsung atas produksi bruto tanpa penggantian biaya operasi melalui cost recovery. Kontraktor menanggung biaya operasinya sendiri, meskipun biaya yang memenuhi ketentuan dapat diperhitungkan dalam penghitungan pajak. Peraturan gross split yang dibahas dalam materi mencakup Permen ESDM 13/2024.
2. Pengelompokan dan Kelayakan Biaya Operasi
Exhibit C membedakan biaya operasi menjadi biaya nonkapital dan biaya kapital. Biaya nonkapital, seperti operasi, survei, kegiatan eksplorasi tertentu, produksi, pelatihan, serta administrasi yang memenuhi syarat, dibebankan sebagai biaya operasi periode berjalan. Biaya kapital mencakup fasilitas produksi, sarana penunjang konstruksi, perumahan dan fasilitas kesejahteraan, serta movable assets. Biaya kapital masuk mekanisme cost recovery melalui depresiasi setelah aset dinyatakan PIS, dengan tarif dan kelompok aset mengikuti Exhibit C. Karena itu, biaya operasi, pengeluaran kas, aset, dan biaya yang dapat dikembalikan bukan istilah yang identik.
Biaya eksplorasi meliputi kegiatan geologi dan geofisika, survei, pengeboran sumur eksplorasi maupun sumur stratigrafik, serta penutupan sumur. Biaya pengeboran dibedakan menjadi Tangible Drilling Costs (TDC), seperti peralatan sumur, casing, dan tubing, serta Intangible Drilling Costs (IDC), seperti persiapan, pelaksanaan pengeboran, dan evaluasi formasi. Perlakuan kapitalisasi TDC dan IDC atas sumur berhasil, dry hole, atau temporary abandoned mengikuti kebijakan dan ketentuan KKS yang berlaku. Pengembangan sumur dan fasilitas produksi pada umumnya diklasifikasikan sebagai biaya kapital, sedangkan biaya produksi nonkapital dibebankan pada saat terjadinya. Untuk workover, TDC dapat menjadi biaya kapital sementara IDC dibebankan.
Tidak seluruh pengeluaran dapat dikembalikan. Biaya harus berkaitan langsung dengan operasi wilayah kerja, wajar, tidak dipengaruhi hubungan istimewa, sesuai kaidah bisnis dan keteknikan yang baik, tercantum dalam WP&B atau AFE yang disetujui, serta dapat diukur secara andal. Biaya yang dilarang atau tidak memenuhi ketentuan—misalnya biaya pribadi manajemen, bunga pinjaman, denda dan sanksi, biaya sebelum kontrak ditandatangani, pengadaan tidak wajar, atau biaya akibat kelalaian—tidak masuk cost recovery. Klausul ringfencing membatasi pengembalian biaya pada POD atau wilayah kerja tertentu sehingga biaya satu POD atau blok tidak otomatis dapat ditutup oleh produksi POD atau blok lain.
3. Lifting, Entitlement, DMO, dan Penjualan Gas
Lifting diakui ketika hak atas minyak atau gas berpindah pada titik penyerahan, yang dibuktikan dengan dokumen seperti bill of lading atau berita acara serah terima. Nilai lifting dihitung berdasarkan volume pada dokumen pengangkatan dikalikan Indonesian Crude Price (ICP) untuk minyak atau harga kontrak untuk gas. Entitlement selama tahun berjalan bersifat provisional karena menggunakan estimasi produksi, harga, dan biaya; setelah akhir tahun, angka tersebut disesuaikan menjadi final berdasarkan data aktual. Apabila kontraktor mengangkat lebih besar daripada entitlement, terjadi over lifting yang menimbulkan kewajiban. Jika lifting lebih kecil daripada entitlement, terjadi under lifting yang menimbulkan hak tagih. Penyelesaiannya dapat dilakukan secara tunai atau dalam bentuk volume migas.
Komponen penting entitlement meliputi FTP sebagai bagian awal produksi, investment credit sebagai tambahan pengembalian investasi fasilitas produksi apabila diatur dalam KKS, cost recovery, dan equity share atas ETBS. Setelah produksi komersial, kontraktor juga wajib memenuhi DMO dengan menyerahkan sebagian minyak bagiannya untuk kebutuhan dalam negeri. DMO fee merupakan pembayaran pemerintah atas penyerahan tersebut, dengan besaran mengikuti ketentuan kontrak dan regulasi yang berlaku. Untuk gas, Take or Pay (TOP) adalah pembayaran minimum pembeli terlepas dari volume yang diambil, sedangkan Gas Make Up (GMU) memungkinkan pembeli mengambil gas yang telah dibayar sebelumnya. Gas imbalance terjadi ketika kekurangan atau kelebihan penyaluran diseimbangkan dengan wilayah kerja lain dan diselesaikan secara in kind atau tunai sesuai perjanjian.
4. Aset KKKS dan Tata Kelola Pelaporan
Dalam pengelolaan PSC, aset antara lain dikelompokkan sebagai Harta Benda Modal (HBM), Harta Benda Inventaris (HBI), tanah, dan material. Materi mengidentifikasi HBM sebagai aset dengan manfaat lebih dari satu tahun dan nilai di atas Rp25 juta, atau pengeluaran yang meningkatkan kapasitas dan sisa umur aset secara signifikan. HBI memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun dengan nilai Rp8 juta sampai Rp25 juta, sedangkan material umumnya merupakan barang habis pakai untuk pemeliharaan, perbaikan, dan operasi. Aset yang diperoleh dalam kegiatan PSC menjadi Barang Milik Negara (BMN). Pengeluaran kapital yang belum PIS dicatat sebagai pekerjaan dalam penyelesaian; setelah PIS, aset dicatat sebagai HBM dan depresiasi cost recovery mulai dihitung sesuai ketentuan PSC.
Tata kelola keuangan dimulai dari WP&B sebagai rencana kerja dan anggaran yang disetujui SKK Migas, kemudian AFE sebagai otorisasi pengeluaran proyek. Operator membukukan transaksi pada joint account sesuai Exhibit C dan PTK, menyusun Financial Quarterly Report (FQR), serta menerbitkan Joint Interest Billing (JIB) dan cash call kepada mitra. FQR disampaikan setiap triwulan dan menjadi dasar perhitungan cost recovery, entitlement, serta penyelesaian over atau under lifting. Cash call merupakan permintaan dana di muka, sedangkan JIB menagih biaya aktual; selisih keduanya direkonsiliasi menjadi saldo piutang atau utang antar-kontraktor. Pelaporan pajak kontraktor cost recovery dan gross split mengikuti dasar perpajakan masing-masing skema, dengan FQR sebagai salah satu dokumen pendukung penting.
5. Rekonsiliasi PSC Accounting dengan Laporan Keuangan PSAK
PSC accounting menurut Exhibit C dan PTK bertujuan menghitung cost recovery serta entitlement, sedangkan laporan keuangan (LK) KKKS disusun berdasarkan SAK/PSAK untuk menggambarkan posisi keuangan dan kinerja entitas. Oleh karena itu, angka FQR atau joint account tidak dapat langsung dipindahkan ke LK. Operator mencatat joint account sebesar 100%, kemudian masing-masing pemegang participating interest (PI) menarik bagian sesuai porsinya dan melakukan penyesuaian PSAK. Contohnya, pendapatan LK mengikuti PSAK 115 atas penjualan kepada pelanggan, bukan semata-mata entitlement; depresiasi PSC dapat berbeda dari deplesi unit produksi; material yang belum digunakan dapat disajikan sebagai persediaan; dan setoran dana ASR perlu dibedakan dari provisi pembongkaran dan restorasi menurut PSAK 237. Pajak tangguhan juga dapat timbul karena perbedaan basis pajak PSC dan nilai tercatat dalam LK berdasarkan PSAK 212.
Dalam sales method, pendapatan mengikuti lifting yang benar-benar dijual dan over/under lifting tidak diakui sebagai piutang atau utang, tetapi diungkapkan. Dalam entitlement method, pendapatan mengikuti hak entitlement dan selisih lifting dicatat sebagai piutang atau utang. Rekonsiliasi perlu memperhatikan cut-off lifting dan JIB, kurs, perubahan PI, koreksi audit, biaya yang tidak dapat dikembalikan, serta perbedaan provisional dan final entitlement. Operator bertanggung jawab atas pembukuan joint account dan pelaporan FQR, sedangkan non-operator mengandalkan JIB, FQR, serta lifting statement dan tetap perlu menguji kewajaran data serta menerapkan kebijakan PSAK sendiri.
Penutup
Inti PSC accounting adalah memastikan biaya, lifting, dan entitlement dihitung sesuai KKS, Exhibit C, serta prosedur SKK Migas. Untuk pelaporan keuangan, data PSC merupakan bahan baku yang harus direkonsiliasi dan disesuaikan dengan PSAK. Pemisahan kedua basis tersebut penting agar cost recovery, hak dan kewajiban antar-pihak, pendapatan, aset, serta pajak dilaporkan secara tepat.
Informasi dan kontak
Dwi Martani: 081318227080 | Dian Wahyuni: 081316501678
Materi ringkasan untuk tujuan edukasi. Untuk transaksi dan pelaporan, gunakan teks PSAK/SAK Indonesia yang berlaku serta pertimbangkan fakta dan keadaan spesifik entitas
Comments are closed