PSAK 221 Pengaruh Perubahan Selisih Kurs Valuta Asing

PSAK 221 Pengaruh Perubahan Selisih Kurs Valuta Asing

Mata uang fungsional, transaksi mata uang asing, dan penjabaran laporan keuangan

PSAK 221 Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing mengatur cara entitas mencatat transaksi dalam mata uang asing dan menyajikan laporan keuangan dalam mata uang yang berbeda dari mata uang operasinya. Standar ini relevan bagi hampir semua entitas di Indonesia yang bertransaksi dalam dolar AS atau mata uang lain, memiliki entitas anak di luar negeri, atau entitas anak yang berbeda mata uang fungsionalnya dalam satu grup. PSAK 221 diterapkan atas transaksi dan saldo dalam mata uang asing serta penjabaran hasil dan posisi kegiatan usaha luar negeri, tetapi tidak mengatur derivatif dan lindung nilai yang berada dalam ruang lingkup PSAK 109 maupun penyajian arus kas yang diatur PSAK 207.

1. Penentuan Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional adalah mata uang lingkungan ekonomi utama tempat entitas beroperasi. Penentuannya merupakan fakta ekonomi, bukan pilihan manajemen, dan dilakukan untuk setiap entitas secara terpisah, termasuk setiap entitas anak, asosiasi, dan cabang.

Indikator utama (par. 9). Mata uang yang paling memengaruhi harga jual barang dan jasa, mata uang negara yang persaingan dan regulasinya menentukan harga jual, serta mata uang yang paling memengaruhi biaya tenaga kerja, bahan, dan biaya lainnya.

Indikator tambahan (par. 10–11). Mata uang sumber pendanaan dan mata uang penerimaan dari kegiatan operasi. Untuk kegiatan usaha luar negeri dipertimbangkan pula apakah entitas tersebut beroperasi sebagai perpanjangan entitas pelapor atau secara otonom, proporsi transaksinya dengan entitas pelapor, serta kemandirian arus kasnya.

Bila indikator memberikan sinyal campuran, manajemen menggunakan pertimbangan dengan memprioritaskan indikator utama. Dalam praktik di Indonesia, entitas sektor minyak dan gas, batu bara, dan pelayaran sering memiliki mata uang fungsional dolar AS, sementara pembukuan untuk keperluan perpajakan tetap dalam Rupiah kecuali memperoleh izin. Mata uang fungsional hanya diubah bila kondisi yang mendasarinya berubah, dan perubahan diterapkan secara prospektif sejak tanggal perubahan.

2. Transaksi dalam Mata Uang Asing

Pengakuan awal. Transaksi mata uang asing dicatat dalam mata uang fungsional dengan kurs spot pada tanggal transaksi. Kurs rata-rata suatu periode dapat digunakan sepanjang kurs tidak berfluktuasi signifikan.

Akhir periode pelaporan. Pos moneter, yaitu hak menerima atau kewajiban menyerahkan sejumlah unit mata uang yang tetap atau dapat ditentukan (kas, piutang, utang, pinjaman), dijabarkan dengan kurs penutup. Pos nonmoneter yang diukur dengan biaya historis (persediaan, aset tetap, uang muka) tetap menggunakan kurs tanggal transaksi, sedangkan pos nonmoneter yang diukur dengan nilai wajar menggunakan kurs tanggal nilai wajar ditentukan.

Pengakuan selisih kurs. Selisih kurs dari penyelesaian atau penjabaran pos moneter diakui dalam laba rugi periode terjadinya. Bila keuntungan atau kerugian pos nonmoneter diakui dalam penghasilan komprehensif lain (OCI), misalnya surplus revaluasi aset tetap, komponen selisih kursnya juga diakui dalam OCI.

Mata uang yang tidak dapat ditukar. Sejak 1 Januari 2025, bila suatu mata uang tidak dapat ditukar dengan mata uang lain, entitas mengestimasi kurs spot yang mencerminkan transaksi teratur antarpelaku pasar dan mengungkapkan dampak, risiko, kurs, serta proses estimasinya.

3. Penjabaran ke Mata Uang Penyajian dan Kegiatan Usaha Luar Negeri

Entitas dapat menyajikan laporan keuangan dalam mata uang yang berbeda dari mata uang fungsionalnya, dan laporan keuangan entitas anak dengan mata uang fungsional berbeda harus dijabarkan sebelum dikonsolidasikan. Penjabaran dilakukan dengan ketentuan berikut:

Kurs penjabaran. Aset dan liabilitas, termasuk angka komparatif, dijabarkan dengan kurs penutup pada tanggal laporan posisi keuangan; penghasilan dan beban dengan kurs tanggal transaksi atau kurs rata-rata sebagai pendekatan; modal dan pos ekuitas lain dengan kurs historis.

Selisih penjabaran. Seluruh selisih penjabaran diakui dalam OCI dan diakumulasi sebagai cadangan penjabaran dalam ekuitas, karena perubahan kurs atas aset neto kegiatan usaha luar negeri tidak atau hampir tidak berdampak pada arus kas operasi. Bagian yang menjadi hak kepentingan nonpengendali dialokasikan kepadanya.

Investasi neto dan konsolidasi. Selisih kurs atas pos moneter yang secara substansi merupakan bagian investasi neto pada kegiatan usaha luar negeri, misalnya pinjaman jangka panjang kepada entitas anak tanpa rencana pelunasan, diakui dalam laba rugi pada laporan keuangan tersendiri, tetapi direklasifikasi ke OCI pada laporan keuangan konsolidasian. Goodwill dan penyesuaian nilai wajar dari akuisisi kegiatan usaha luar negeri diperlakukan sebagai aset dan liabilitas kegiatan usaha luar negeri dan dijabarkan dengan kurs penutup.

Pelepasan. Pada pelepasan kegiatan usaha luar negeri, cadangan penjabaran yang terkait direklasifikasi ke laba rugi bersamaan dengan pengakuan laba atau rugi pelepasan. Pelepasan sebagian entitas anak tanpa kehilangan pengendalian hanya mengatribusikan kembali bagian proporsional cadangan kepada kepentingan nonpengendali.

Ekonomi hiperinflasi. Amendemen yang berlaku 1 Januari 2027 mengatur penjabaran ke mata uang penyajian yang berasal dari ekonomi hiperinflasi, yaitu seluruh pos, termasuk komparatif, dijabarkan dengan kurs penutup terkini. Laporan keuangan entitas dengan mata uang fungsional hiperinflasi terlebih dahulu disajikan kembali sesuai PSAK 229.

Ringkasan Perlakuan Akuntansi
Urutannya sederhana: tentukan mata uang fungsional setiap entitas; ukur kembali (remeasurement) transaksi dan saldo mata uang asing ke mata uang fungsional dengan selisih kurs ke laba rugi; lalu, bila perlu, jabarkan (translasi) laporan keuangan ke mata uang penyajian dengan selisih ke OCI. Bila pembukuan diselenggarakan bukan dalam mata uang fungsional, remeasurement dilakukan lebih dahulu sebelum translasi.

Mulai 1 Januari 2027, PSAK 118 tidak mengubah pengakuan selisih kurs, tetapi mewajibkan selisih kurs dalam laba rugi diklasifikasikan ke kategori yang sama dengan pos yang menimbulkannya: selisih kurs piutang dan utang usaha ke kategori operasi, selisih kurs kas dan investasi ke kategori investasi, dan selisih kurs pinjaman ke kategori pendanaan, kecuali pemisahannya menimbulkan biaya atau upaya berlebihan. Akibatnya satu pos “laba (rugi) selisih kurs neto” perlu dipecah, dan sistem akuntansi perlu menandai kategori setiap pos moneter.

Kontak untuk Diskusi

Dwi Martani  |  081318227080

Dian Wahyuni  |  081316501678