PSAK 219

Universitas Indonesia – Fakultas Ekonomi dan Bisnis – Ilmu Akuntansi

PSAK 219

Imbalan Kerja

PSAK 219 mengatur perlakuan akuntansi atas imbalan yang diberikan entitas kepada pekerja sebagai imbalan atas jasa atau sebagai akibat berakhirnya hubungan kerja. Standar ini mencakup pengakuan liabilitas ketika pekerja telah memberikan jasa yang menjadi hak atas imbalan dan pengakuan beban ketika entitas mengonsumsi manfaat ekonomik dari jasa tersebut. Analisis harus mencakup seluruh bentuk imbalan, baik yang dibayarkan dalam jangka pendek maupun yang penyelesaiannya terjadi setelah pekerja tidak lagi memberikan jasa.

1. Klasifikasi imbalan kerja

Imbalan kerja dikelompokkan menjadi empat kategori utama: imbalan kerja jangka pendek; imbalan pascakerja; imbalan kerja jangka panjang lain; dan pesangon. Klasifikasi ditentukan berdasarkan karakteristik dan waktu penyelesaian imbalan, bukan semata-mata nama program atau akun yang digunakan entitas.

2. Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan jangka pendek merupakan imbalan yang diperkirakan akan diselesaikan seluruhnya sebelum dua belas bulan setelah akhir periode pelaporan tahunan ketika pekerja memberikan jasa terkait. Contohnya meliputi upah dan gaji, iuran jaminan sosial, cuti berbayar, bonus, dan imbalan nonmoneter. Pada umumnya, entitas mengakui jumlah yang tidak didiskontokan sebagai liabilitas setelah dikurangi pembayaran yang telah dilakukan dan sebagai beban ketika jasa diberikan, kecuali jika standar lain mensyaratkan atau mengizinkan biaya tersebut menjadi bagian dari biaya perolehan aset.

3. Imbalan pascakerja: iuran pasti dan imbalan pasti

Program iuran pasti menetapkan iuran yang dibayarkan entitas kepada dana terpisah; entitas pada umumnya tidak memiliki kewajiban hukum atau konstruktif untuk membayar tambahan apabila dana tidak memiliki aset yang cukup. Beban diakui ketika pekerja memberikan jasa. Dalam program imbalan pasti, entitas menanggung risiko aktuaria dan risiko investasi. Pengukuran memerlukan metode Projected Unit Credit, estimasi demografis dan keuangan, penentuan tingkat diskonto, serta pengurangan nilai wajar aset program dari nilai kini kewajiban imbalan pasti untuk memperoleh posisi neto.

4. Pengakuan biaya imbalan pasti

Komponen biaya imbalan pasti meliputi biaya jasa, bunga neto atas liabilitas atau aset imbalan pasti neto, dan pengukuran kembali. Biaya jasa dan bunga neto pada umumnya diakui dalam laba rugi. Pengukuran kembali, termasuk keuntungan atau kerugian aktuarial dan imbal hasil aset program di luar jumlah yang termasuk dalam bunga neto, diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya. Biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian penyelesaian diakui sesuai ketentuan standar.

5. Imbalan kerja jangka panjang lain dan pesangon

Imbalan kerja jangka panjang lain mencakup, antara lain, cuti panjang, penghargaan masa kerja, imbalan cacat permanen, bagi laba, bonus, dan remunerasi tangguhan yang tidak diharapkan diselesaikan seluruhnya dalam dua belas bulan. Berbeda dengan imbalan pasti pascakerja, seluruh komponen biaya neto imbalan jangka panjang lain pada umumnya diakui dalam laba rugi. Pesangon diakui pada saat entitas tidak lagi dapat menarik tawaran imbalan tersebut atau ketika entitas mengakui biaya restrukturisasi terkait, mana yang lebih dahulu sesuai kriteria standar.

6. Pengukuran, asumsi, dan peran aktuaris

Untuk program imbalan pasti, pengukuran dilakukan secara periodik oleh aktuaris berkualifikasi dengan asumsi yang wajar dan saling konsisten. Asumsi utama meliputi tingkat diskonto, kenaikan gaji, tingkat mortalitas, usia pensiun, tingkat pengunduran diri, dan pola pembayaran manfaat. Tingkat diskonto mencerminkan nilai waktu uang dan karakteristik mata uang serta jangka waktu kewajiban. Entitas perlu memahami sensitivitas kewajiban terhadap perubahan asumsi utama dan memastikan data peserta serta ketentuan program akurat.

7. Penyajian dan pengungkapan

Laporan keuangan menyajikan aset atau liabilitas imbalan pasti neto dan beban sesuai komponen pengakuannya. Pengungkapan menjelaskan karakteristik program, risiko yang timbul, rekonsiliasi kewajiban dan aset program, asumsi aktuaria signifikan, sensitivitas, profil jatuh tempo kewajiban, serta kontribusi yang diperkirakan pada periode berikutnya. Informasi tersebut membantu pengguna menilai besarnya dan ketidakpastian kewajiban imbalan kerja.

Penutup

Inti PSAK 219 adalah memastikan seluruh janji imbalan kepada pekerja tercermin secara tepat dalam laporan keuangan. Untuk program imbalan pasti, kualitas data, asumsi aktuaria, penilaian aset program, dan pemisahan pengakuan laba rugi dengan penghasilan komprehensif lain merupakan area yang paling memerlukan perhatian.

Informasi dan kontak
Dwi Martani: 081318227080  |  Dian Wahyuni: 081316501678

CATEGORIES:

Uncategorized

Tags:

Comments are closed